“Nah di sinilah kita mulai juga menempatkan format kita sebagai pembina atau tulang punggung mengharmoniskan antara kebijakan pusat dan daerah. Kita harus pandai-pandai menangkap apa kebijakan-kebijakan di kementerian lain yang akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan,”.
KEMENDAGRI – CNN
Dalam sambutan perdananya saat apel di halaman Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ingin mensinkronkan kebijakan pada tingkat pusat hingga ke daerah. Untuk mendukung kebijakan pusat hingga ke daerah, Tito bicara stabilitas politik.
“Ini situasi yang baru tentu akan mempengaruhi pada konstalasi politik nasional dan daerah, dalam segala kebijakan-kebijakan pengembangan, improvisasi dari para pimpinan kementerian, atau lembaga yang baru. Ini yang akan berdampak kepada posisi Kemendagri sebagai tulang punggung pemerintahan, lebih khusus pemerintahan di daerah, pembina pemerintahan di daerah,” kata Tito.
Tito menyebut, situasi tersebut harus diimbangi dengan baik. Jika tidak, hal itu akan berdampak buruk terhadap situasi keamanan nasional.
“Dan ini harus kita imbangi, karena kalau terjadi guncangan politik, pasti akan berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri, politik hukum dan keamanan saling terkait, terutama goncangan yang berasal dari politik dan ideologi, ini akan berdampak luas,” sebut Tito.
lebih jauh, mantan Kapolri itu menjelaskan, Ideologi kalau sudah masuk politik identitas, akan berdampak luas, power struggle, pertarungan kekuasaan, tingkat pusat sampe ke desa pun bisa membuat polarisasi yang menimbulkan perpecahan, potensi konflik,” beber Tito.
Sambungnya, posisi Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah harus menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Ia berucap, jajaran Kemendagri harus bisa melihat juga kebijakan kementerian lain yang bisa berdampak pada stabilitas politik.
“Nah di sinilah kita mulai juga menempatkan format kita sebagai pembina atau tulang punggung mengharmoniskan antara kebijakan pusat dan daerah. Kita harus pandai-pandai menangkap apa kebijakan-kebijakan di kementerian lain yang akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan,” ucapTito.
Pihaknya mengungkapkan, Kemendagri memiliki tugas pokok dalam menjaga stabilitas politik tersebut. Maka dari itu, dia meminta jajaran Kemendagri tidak terjebak rutinitas yang beku. (nt)
