Raperda P4GNPN, Persempit Ruang Gerak Peredaran Narkoba

admin

BANDUNG – CNN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) merupakan landasan hukum bagi Kota Bandung untuk mengambil langkah dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda, generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menunjukkan kecenderungan meningkat dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien.

Dalam draf Raperda P4GNPN terkandung 59 pasal yang akan menjaga Kota Bandung dari ancaman bahaya narkoba di masa mendatang. Termasuk di antaranya program kewilayahan bersih narkoba, atau Kelurahan Bersinar. Dalam program ini, ujung tombaknya ada di masyarakat. Berbagai unsur berkolaborasi untuk merangsek ke tengah penduduk, menggencarkan sosialisasi betapa bahayanya pengaruh narkoba.

Ketua Pansus 11, H. Andri Rusmana, S.Pd.I, mengatakan, bahwa terkait masalah narkotika, seharusnya bukan menjadi tugas di satu lembaga saja tetapi harus didorong dan didukung oleh lembaga lain.

“Kami harap ini sebuah ikhtiar yang baik khususnya untuk Kota Bandung yang tujuannya untuk menjaga regenerasi kita menjadi lebih baik ke depannya, dan jika Raperda P4GNPN sudah menjadi perda harus dikawal bersama,” katanya.

Pansus 11 juga meminta data lembaga rehabilitasi negeri maupun swasta dan dijelaskan secara detail agar menjadi rekomendasi bagi masyarakat yang tercandu narkotika.

“Untuk ke depannya kita perlu mengundang dinas lain agar implementasinya saling menguatkan sehingga menjadi perhatian kita semua. Legislatif siap mengawal dan mendorong terkait perda ini dan perlunya kolaborasi dari setiap sektor,” ucapnya.

Menurut Politisi PKS ini, raperda P4GNPN telah menyelesaikan tahap finalisasi, tugas pansus tidak seketika berakhir. Seluruh anggota pansus dan DPRD Kota Bandung akan terus bergerak mengawal pelaksanaan perda di lapangan, setelah disahkan nanti.

“Tugas kita tidak selesai hari ini, tetapi hingga nanti Bandung Bersinar (bersih narkoba) betul-betul terwujud, tidak hanya slogan saja,” katanya.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung Deni Yus Danial, S.IP, M.H, menerangkan bahwa negara ini sedang mengalami darurat narkoba. Kehadiran Perda P4GNPN di masa mendatang akan diupayakan untuk mengarahkan generasi bangsa menuju kehidupan yang lebih baik.

“Generasi yang berkualitas akan mewarisi situasi yang sangat baik untuk ke depannya. Terima kasih kepada Pansus 11 yang selama ini terus mengawal dan mendorong Raperda P4GNPN serta berusaha melindungi bangsa dari bahaya ancaman narkotika ini, dan harapannya semoga adanya Rapeda P4GNPN semakin kuat dalam pertahanan diri dari ancaman bahaya narkotika,” ujarnya.

Menurut Deni, Kemendagri Nomor 12 tahun 2019, tentang peningkatan peran pemerintah daerah melalui fasilitasi P4GN. Wali kota melakukan fasilitasi di kota, fasilitasi di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat, begitupun fasilitasi di tingkat kelurahan dilaksanakan oleh lurah. Maka P4GN ini dilakukan seluruh sektor BNN sebagai penggerak sektor,” kata Deni.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi mengucapkan pembentukan Raperda P4GNPN ini berlandasan pada Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, dan pada Permendagri 12 tahun 2019, mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bambang mendukung sekali dengan adanya pembahasan Raperda P4GN sebagai payung hukum dalam mencegah peredaran narkoba.

“Kami sangat butuh payung hukum untuk mencegah peredaran narkoba ini. Untuk melakukan rehabilitasi, mungkin Kota Bandung berharap punya panti rehab 24 jam, yang mungkin bisa kerja sama dengan intansi terkait,” katanya.

Lain halnya diterangkan Anggota Pansus 11 H. Wawan Mohamad Usman SP, Peredaran Narkoba di Kota Bandung sudah sangat mencemaskan, sebab sudah masuk ke seluruh elemen masyarakat. Rencana terbitnya Perda P4GN ( Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dan Prekursor Narkotika pun diharapkan mempermudah koordinasi BNN dengan Pemkot Bandung, dalam sosialisasi pencegahan bahaya Narkotika.

Setidaknya ada antisipasi supaya tidak berkembang luas dikalangan generasi muda. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa produk hukum daerah hanya mengatur masalah fasilitasi dan pencegahan, bukan memuat klausul penindakan.

Legislator Partai Golkar ini mengungkapkan dalam draf raperda itu hanya mengatur sisi pencegahan dan sosialisasi melalui media publik, sekolah, ruang terbuka dan lainnya. Sedangkan untuk aksi penindakan dan sanksi pidana menurut Wawan diserahkan kepada aparat penegak hukum, seperti Badan Nasional Narkotika (BNN) atau kepolisian, berdasar kewenangan yang diatur di UU yang lebih tinggi yakni, UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tujuan dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yakni Perubahan/Revisi atas Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrom.

Menurut Wawan, ada beberapa peraturan yang harus disesuaikan dengan Perda yang baru, seperti Inpres No. 2 Tahun 2020, tentang Rencana Aksi P4GN serta Permendagri No. 12 Tahun 2019, tentang Fasilitas P4GN dan Prekursor Narkotika.

Pihaknya mendorong ada pasal yang memasukkan narkotika golongan I diakomodir dalam Perda masuk golongan narkoba. Ini penting, karena Narkotika golongan I.

“Meski hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, tetapi berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,” tutup wawan di akhir pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2021. (tik/sumber:dprd.bandung)

www.cakrawalanusantaranews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Polisi Amankan Enam Pelaku Pemerasan Terhadap Sopir Truk

Share this on WhatsAppSOREANG – CNN Sempat viral di media sosial terkait pemerasan dengan kekerasan yang terjadi terhadap sopir truk yang terjadi di Jl. Raya Laswi Ciparay Kp. Jongor Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Polisi berhasil menangkap enam pelaku. Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan mengatakan, kejadian tersebut terjadi […]

Subscribe US Now

WhatsApp chat