Buntut Pengelolaan Dana BOS SD Negeri 166/Pandan Jaya, Dinas Pendidikan Tanjung JabungTimur Surati Inspektorat Audit Pengelolaan Dana BOS

admin

TANJABTIM – CNN

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kirim surat permohonan audit ke Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna memeriksa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 166/X Pandan Jaya.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tanjung Jabung Timur, Jambi, Junaedi Rahmat kepada awak media melalui pesan WhatsApp pribadinya, Kamis (22/7/2021).

Dengan surat bernomor 080/314/Disdik/2021, Junaedi Rahmat mengatakan pihaknya menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat.

Sementara, disinggung kapan pihak Inspektorat melakukan pemeriksaan, Ia mengatakan jika pihak inspektorat lah yang menentukan jadwal.

“Nanti dikabari, atau boleh ditanya ke Inspektorat ya,” sebut Junaedi Rahmat.

Sebelumnya diketahui, Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 166/X Pandan Jaya, Tanjung Jabung Timur Jambi menjadi perbincangan hangat di beberapa media online karena diduga tidak melibatkan Ketua Komite Sekolah dalam pengelolaan dana BOS, hingga blokir kontak wartawan ketika melakukan upaya konfirmasi.

Melihat Dari Sisi Pandangan hukum, Ketua PAB Tanjung Jabung timur, Mengutarakan Komentarnya.

Sementara itu, melihat dari sisi pandangan hukum, Ketua PAB Tanjung Jabung timur, T. Sihombing mengutarakan Komentarnya.

Mengenai pemalsuan dokumen termasuk tanda tangan, dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP menyebutkan :,
1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Apalagi terkait dalam pengelolaan dana biaya operasional sekolah yang bersumber dari APBN maupun APBD yang dapat berpotensi merugikan para pihak, jika pengelolaan nya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Sebenarnya semuanya sudah jelas aturannya, tinggal lagi permasalahan mental, ” jelasnya.

Senada dengan wawancara awak media waktu lalu di kediamannya yaitu, terhadap (Sunarto) selaku ketua komite SD 166/X pandan jaya hampir 12 tahun menjabat, mengatakan, dirinya jarang dilibatkan pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS tersebut, dan rapat tahunan juga jarang dilakukan.

Sunarto juga membandingkan antara “Kepsek sekarang” dengan Kepsek sebelumnya jauh berbeda. Pasalnya Kepsek sebelumnya selalu melakukan komunikasi terkait pengelolaan dana BOS, sedangkan Kepsek sekarang dinilai jarang melakukan komunikasi didalam pengelolaan dana BOS tersebut.

Diungkapkan Sunarto, bahwa pernah mengingatkan kepada Erdin (Kepsek SDN 166/X) Pandan Jaya agar transparan, kejujuran dalam pengelolaan dana BOS tetapi sepertinya tidak ditanggapi. Dan yang lebih mirisnya lagi Stempel Komite Sekolah dipinjam Kepsek untuk keperluan kerjanya dengan alasan jarak rumah yang jauh.

“Seingat Saya selama Pak Kepsek sekarang menjabat kurang lebih selama “Lima tahun” baru Empat atau Lima kalilah saya menanda tangani SPJ Dana BOS, Saya juga jarang terlibat dalam pengelolaannya sehingga saya juga banyak tidak tahu terkait Dana BOS Di SDN 166/X Pandan Jaya ini,” jelasnya.

(Red-sementara dana BOS cair dan laporan penggunaan, 3 tahap pertahun.!?)

“Stempel Komite saja masih Dipinjam 4 tahun yang lalu sama Kepseknya dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Kalau Kepsek sebelumnya itu enak mas. Kami selalu berkomunikasi terkait Dana BOS Dan juga Kepsek sebelumnya tidak mau pinjam Stempel Komite”, Ya,! kalau Dia perlu Dia datang ke rumah saya,” ungkapnya.

Ditempat terpisah” kantor sekolah SDN 166/X ” senada dengan hasil wawancara awak media terhadap, Ibu rohima (Selaku Bendahara SDN 166/X) Pandan Jaya Mengungkapkan, bahwa pernah mengusulkan kepada kepsek untuk rapat membahas terkait pengelolaan Dana BOS tetapi tidak dilakukan. Rohima juga mengatakan, sebenarnya Dia tahu bahwa praktek itu Diduga tidak benar namun karena terpaksa mengancam karirnya Dia terpaksa mengikuti persoalan yang Dia tidak tahu.

Rohima (Bendahara SDN 166/X) menyebutkan bila dirinya tidak mau tanda tangan SPJ BOS yang dianggap’nya (rohima) salah praktek.!
Kepsek SD 166/X mengancam tidak akan mau menanda tangani, berkas-berkas administrasi yang diperlukan oleh rohima di saat pengajuan naik pangkat, gitulah.

“Saya “Rohima” sudah mengusulkan dengan Kepseknya untuk dirapatkan terkait pengelolaan dana BOS tetapi tidak dilakukan dan Saya juga tahu bahwa praktek itu Diduga tidak benar namun Saya terpaksa lakukan karena Saya diintimidasi terkait karir saya disekolah,” ungkapnya.

Tambah ketua PAB Tanjabtim, seperti yang kita ketahui, Definisi Maladministrasi.

Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya.

Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi negara, masyarakat dan orang perseorangan, ” tutupnya. (Ambok Ajeng)

www.cakrawalanusantaranews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Program Pencegahan dan Penurunan Stunting, Kades Pangkal Duri Ilir Sebut Guna Menekan Angka Stunting

Share this on WhatsAppTANJABTIM – CNN Ketua Tim Penggerak PKK Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) Hj. Wirdayanti Romi hadiri konvergensi lintas sektor dan lintas program dalam pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara, Selasa (27/7/2021). Dalam sambutannya, Ia mengatakan kegiatan tersebut adalah […]

Subscribe US Now

WhatsApp chat