CNN – TANJABTIM
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pimpinan dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Timur bersama PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Muara Sabak gagal terlaksana, baru-baru ini.
Rapat batal karena pihak PLN hanya mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Tanjab Timur, Nugraha Setiawan, SIP, usai RDP di gedung DPRD.
“Rapat tadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Rekan-rekan dewan juga menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Manager PLN ULP Muara Sabak,” ujarnya.
Menurut Wawan – sapaan akrab Nugraha – RDP tersebut seharusnya membahas dua hal penting, yaitu pemasangan jaringan listrik baru dan persoalan pelayanan kelistrikan di wilayah Tanjab Timur, seperti masalah amper dan tegangan listrik.
Ia menjelaskan, sebelumnya pemasangan jaringan listrik baru bisa dianggarkan melalui APBD Kabupaten. Namun kini kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah provinsi, sehingga pihaknya hanya bisa mengusulkan.
“Memang secara umum desa-desa sudah 100 persen teraliri listrik, tapi masih ada dusun, RT, dan sambungan rumah yang belum terpasang. Itu yang menjadi pekerjaan rumah bertahun-tahun,” terang Wawan.
Ia berharap PLN tetap menunjukkan progres setiap tahun, meski dengan skala prioritas.
“Yang penting ada penambahan jaringan baru setiap tahun, walaupun hanya satu atau dua titik. Itu yang kami minta informasinya,” tegasnya.
Wawan menambahkan, pihak DPRD akan kembali menjadwalkan RDP bersama PLN ULP Muara Sabak pada esok hari.
“Mudah-mudahan besok Manager bisa hadir bersama jajarannya. Harapan kita, 100 persen rumah tangga di Tanjab Timur bisa teraliri listrik, karena itu hak warga negara,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanjab Timur, Zilawati, SH menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah lebih tegas jika besok pihak PLN kembali tidak hadir.
“Yang kita undang tidak hadir hari ini. Besok Manager PLN harus hadir bersama stafnya, supaya kendala yang dialami masyarakat bisa dijawab dengan jelas. Jika besok tidak hadir, kita akan menyurati jenjang yang lebih tinggi,” tegas Zilawati. (Ambok Ajeng)
