NASIONAL – CNN
Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mendapat sorotan dari Pengamat Pendidikan Itje Chodidjah. Itje menyoroti 4 hal yang harus segera ditindaklanjuti secara konkret oleh Nadiem dalam jabatanya yang memasuki 100 hari menjabat.
Sorotan tersebut diantaranya adalah, peningkatan kompetensi guru, restrukturisasi Direktorat Pendidikan Tinggi, program nyata dari konsep Merdeka Belajar, dan kepastian fungsi sekolah kesetaraan ke depan.
Menurutnya, 4 hal tersebut hingga saat ini belum digarap dengan jelas dan terukur. Terutama apa yang sudah dilakukan Nadiem setelah memutuskan untuk mengganti sistem Ujian Nasional (UN) pada 2021.
Itje mengatakan, setelah UN dihapus, format penggantinya harus segera disosialisasikan secara detil sehingga tidak membuat guru dan tenaga pendidik bingung.
“Saya melihatnya dia (Mendikbud-red) sudah mulai dengan sesuatu yang fundamental. Mengganti sistem UN. Konsekuansinya membutuhkan persiapan yang sangat banyak. Bagaimana perilaku sekolah ketika sudah tidak ada UN. Saya yakin itu yang digarap saat ini. Bagaimana guru siap menilai siswa, sepaket dengan menilai proses mengajar. ini yang belum muncul dalam 100 hari kerja, karena membutuhkan penanganan yang sangat detil,” beber Itje dilansir di laman Pikiranrakyat.com, belum lama ini.
Pihaknya menunggu bentuk baru birokrasi di bidang pendidikan tinggi yang tahun ini kembali bergabung dengan Kemendikbud. Menurutnya, penggabungan Dikti dengan Kemendikbud sangat dinanti para stakeholder, mulai dari rektor, dosen dan mahasiswa.
“Dikti yang bergabung kembali dengan Kemendikbud ini formatnya mau seperti apa? Ini masyarakat sangat menunggu. Apa kebijakan penggabungnan kembali Dikti agar tetap mempunyai pengangan yang kuat dengan universitas. Harus dijelaskan oleh Nadiem,” ucapnya.
Gagasan Merdeka Belajar yang kerap disosialisasikan Nadiem belum menyentuh kebijakan yang konkret. Program apa yang akan dan sedang dijalankan dari turunan gagasan tersebut belum ada.
“Beliau mencanangkan guru merdeka belajar. Ini menurut saya membutuhkan program yang jelas. Mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini beliau bisa munculkan. Ini tidak harus mulai dari nol seperti mengganti sistem UN. Karena cikal bakalnya sebetulnya sudah ada dan basis riset yang dibuat sudah ada,” tuturnya.
Yang tidak kalah pentingnya adalah terkait direktorat Dikmas hilang. Kalau lembaga kursus ini memang penunjang pendidikan formal, tidak terlalu penting karena selama ini lembaga kursus lebih komersial. Ya agak berat adalah pendidikan kesetaraan, ini mau diapakan dan disimpan di mana? Wadahnya apa bagi masyarakat yang putus sekolah lalu mau mengambil sekolah kesetaraan?,” sebutnya.
Terakhir, Itje berharap penghapusan Direktorat Pendidikan Masyarakat tidak berdampak besar terhadap masa depan sekolah kesetaraan. Pasalnya, selama ini, Dikmas yang mengurusi sekolah kursus dan kesetaraan Paket C. ****
